contoh urusan pemerintahan konkuren. Terdapat penambahan urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Umum. contoh urusan pemerintahan konkuren

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam Bidang Pendidikan, ada 6 sub urusan yang dibagi kewenangannya. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; b. 2 Pengertian Pemerintahan Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka. Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan : penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional; penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan. Undang-undang Pemda mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang dibedakan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perlindungan masyarakat. TANJUNGPINANG (suarasiber) – Plt Gubernur Kepri H Isdianto membuka Forum Perencanaan Musrenbang 2020 RKPD 2021 di Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/4/2020) secara daring. kokoh prio utomo. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren, Apa Sih Artinya? 29 April 2020 Redaksi konkuren, muhammad hudori, musrenbang. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu: 1. d. Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu 1). pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. EKO 11 MIPA. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Padriñán on Pexels. Urusan pemerintahan konkuren →kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota. Urusan Pemerintahan Pilihan. asas hukum yang berlaku sebagai contoh: T erbitnya Peraturan Gubernur Daerah Khusus . B Gedhe Wahyu Pratama dan I Ketut Suardika, dijelaskan bahwa kewenangan konkuren berisi hak dan kewajiban dari urusan pemerintahan yang diberikan pada pemerintah daerah. Berlaku: 26 Januari 2023. XV. 3. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 ayat (1). Menurut UU 23 tahun 2014, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud adalah meliputi 6 pelayanan dasar dalam bidang: a. Jurnal Hukum POSITUM Vol. Prinsip Kepentingan Strategis Nasional. GridKids. Untuk ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar dan nonpelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. id - Indonesia adalah negara yang sangat besar. 45. PERTAHANAN 2. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dimana kewenangan dan peran dari instansi pusat ini dari perspektif pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di atur dalam UU No. Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan. Author: Herman Budiono. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadjon (1994) menyampaikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Open navigation menu. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. yang mengatur pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. . Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,. Salmon Bihuku Abstract. 5) Menyatakan damai dan perang. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pd. [1] KOMPAS. Dengan kata lain istilah urusan pemerintahan umum mencakup seluruh urusan pemerintahan dikurangi urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasikan ke daerah, dikurangi lagi dengan urusan yang dijalankan instansi vertikal di tingkat pusat maupun Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. 2. Tematik. MH Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan. Dalam Pasal 10, urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pemerintah pusat dan daerah. Pemangunan daerah di tengah wabah covid 19 by laurenzo-506297. 1. Misalnya, gaji, tunjangan, dan biaya operasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. 1. 2. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. 2 Praktik tata kelola kolaborasi yangBerdasarkan kriteria tersebut dan dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Pusat dibagi menjadi enam bentuk yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter/keuangan. Penjelasan Umum UU No. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Baca Juga: Materi PKn Kelas 7 SMP: Pasal 18 UUD 1945 yang Mengatur Pemerintahan DaerahKemudian urusan konkuren yang mejadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan wajib/Non-pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam pasal 11 diantaranya adalah Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menteri dan menteri teknis/kepala. Pasal 6 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan. Kelas Pintar. •Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 3) Membentuk undang-undang. Urusan konkuren terdiri dari 32 bidang. a. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. jelaskan anatomi hubungan pusat dan daerah berdasarkan: a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti 32 urusan pemerintahan konkuren dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2022. Wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jakarta - . E. com - Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 0 International License. 1. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren di daerah. Sumber Daya Air (SDA); 2. h. Perhatikan pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib berikut! 1) Pendidikan 2) Pertahanan 3) Kesehatan 4) Lingkungan hidup 5) Sosial Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren wajib, yang termasuk urusan pemerintahan pelayanan dasar yaitu nomor . Oleh karena itu, urusan pemerintahan absolut tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. 12. Pertahanan. Menurut UU 23 tahun 2014, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud adalah meliputi 6 pelayanan dasar dalam bidang: a. 2. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya. Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat. 2, 3, dan 5 e. pelaksanaan manajemen pengawasan. 1, No. Urusan Pemerintah Konkuren. yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan Wajib b. Pasal 1 Ayat (9) 5Ibid. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai kemampuan daerah yang merupakan kenyataan yang didasarkan. Dari penjelasan di atas, pemerintah menjalankan ketiga urusan tersebut dengan proporsi kewe…Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu: 1. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi: 1. T. - Bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beium memadai untuk mendukung program strategis Pemerintah, sehingga diperlukan tambahan terhadap pembagian urusan. Adapun berdasarkan UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008. pendidikan; b. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Air Limbah;. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaatDalam sejarahnya, desentralisasi di Indonesia bermula dari Tap MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Berdasarkan UU No. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan. Urusan konkuren dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yakni (1) yang terkait dengan pelayanan dasar dan (2) tidak terkait dengan pelayanan dasar) dan urusan pilihan. Authors. kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan Pemerintahan kepada unit atau Satuan Kerja di Wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik. ” Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan permerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah. Marbun dkk, sebagai salah satu. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. Abdullah,Dudung. Urusan Pemerintahan Konkuren. Contoh: menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membuat kebijakan wajib militer bagi warga negara, dan membangun sistem pertahanan negara, dalam hal ini polisi dan angkatan bersenjata. Istana Merdeka. Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat) 2. kaltimprov. Jawaban yang benar adalah Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintah pusat yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Adapun berdasarkan UU No. Berdasarkan daerah masing-masing berikan contoh kewenangan konkuren bersifat pilihan yang dijalankan oleh daerah tersebut sesuai. dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan ada urusan pemerintah konkuren. Pembagian Kewenangan berdasarkan UU 23/2014. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik. Semua urusan pemerintahan konkuren tersebut dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstrenalitas, dan kepentingan strategis nasional. Ruang lingkup tersebut berupa agama, keamanan, yustisi, politik luar negeri, dan fiskal nasional. Tentunya untuk mengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Nah, ruang lingkup pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan. Kata-kata Kunci: Desentralisasi; urusan konkuren, pemerintah pusat; pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan. MAKALAH HUKUM PEMDA PEMDES “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” O L E H Nama : Muhammad Fahri NIM : D1A 212 318 UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM 2013 ; 2. Mapping Urusan Pemerintahan Daerah (32 Urusan Konkuren & Penugasan sebagian urusan Absolut) sebagai basis Penataan Perangkat Daerah dan Penyederhanaan Birokrasi c) Penyesuaian regulasi & Kebijakan terkait, antara lain: PP 18/2016 a) Setiap Urusan Pemerintahan dipilah (clustering) item dan sub urusan apa saja yang langsung terkait. Pd. Asas yang digunakan pembagian urusan. Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren. 1: Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren,dan urusan pemerintahan umum. Page 6 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 2. 4 24 , 20 2 3 BAPAN AS . This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. Contohnya adalah pendidikan, pertahanan,. com, urusan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Melansir dari kompas. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang. absolut (kewenangan Pusat), urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden), dan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat dan Daerah). dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan 4. Oleh karena itu, pemerintah pun membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa provinsi, yang diikuti dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan. N. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. diterbitkan 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Urusan Pemerintahan Absolut - Urusan Pemerintahan Absolut yaitu urusan yangsepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, diantaranya meliputi: (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan; (3) Keamanan; (4) Moneter dan Fiskal Nasional; (5) Yustisi; dan (6) Agama. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai contoh,. Pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 9 ayat (2) UU 23 Tahun 2014), sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Rincian pembagian urusan. Urusan Pemerintahan. P, M. Contoh urusan konkuren pemerintah daerah yang menjadi urusan pemerintah pusat - 21675687. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren: •Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan •Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan. Namun lagi-lagi adanya kekaburan makna desentralisasi dengan adanya undang-undang ini dan pembagian urusan pemerintah tersebut. kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Si f Asas Desentralisasi • Menurut UU No. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa. Pada artikel ini GridKids akan mempelajari tentang materi PPKn kelas 8 SMP yaitu pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023. Article Details. Wilayah administratif - Kewenangan Kab/Kota Sbg. Perubahan klasifikasi urusan Pemerintahan UU 32/2004 UU 23/2014 1. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan. Keterangan. com - Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Beranda. Urusan Pemerintahan Absolut. urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan angka 3 tentang persampahan ditegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan. Rincian pembagian urusan. yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan. UU Pemerintahan Daerah yang lama (UU No. Skola. 45. penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah. The decentralization system itself has a crucial role in developing regional needs. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah. Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pemerintahan yang secara. MONETER & FISKAL PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama. Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1 -2)Deskripsi singkat perihal Rencana Pelaksanaan UU No. Tahun. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut: Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a.